Politisi PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua. Ahok menilai kebijakan tersebut bukan solusi tepat untuk meningkatkan perekonomian Papua dan justru berpotensi memperparah eksploitasi sumber daya alam (SDA).
Penolakan itu disampaikan Ahok melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu (21/12/2025). Dalam pernyataannya, Ahok mengungkap berbagai praktik culas yang selama ini dilakukan oleh para pengusaha sawit dalam mengelola lahan dan hasil perkebunan di Indonesia.
Menurut Ahok, sektor sawit kerap dimanfaatkan oleh pemodal besar dengan memanfaatkan celah regulasi. Ia menyoroti pola pengelolaan perkebunan rakyat (PR) yang di atas kertas tampak berpihak pada masyarakat, namun di lapangan justru banyak disalahgunakan.
“Banyak ditemukan praktik pinjam nama atau nomini. Plasma 20 persen, bahkan 80 persen, tidak benar-benar dijalankan. Itu hanya formalitas,” ujar Ahok.
Ia menegaskan bahwa sawit tidak bisa dijadikan jawaban atas persoalan ekonomi Papua karena manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Ahok bahkan mengibaratkan kebijakan tersebut seperti pepatah yang diajarkan neneknya, yakni “jangan menukar beras dengan ubi,” yang bermakna jangan menukar sesuatu yang lebih berharga dengan yang nilainya lebih rendah.
Sebagai alternatif, Ahok mengusulkan skema pengelolaan yang lebih berpihak pada masyarakat, salah satunya dengan mewajibkan pengusaha sawit menyerahkan 20 hingga 40 persen hasil produksi kepada koperasi desa.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat memastikan hasil pengelolaan SDA benar-benar kembali ke masyarakat lokal dan tidak hanya menguntungkan segelintir pengusaha.
“Kalau mau adil, hasilnya harus masuk ke koperasi desa. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya,” pungkas Ahok.
Tim Redaksi
