JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mempercepat pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua, melalui penguatan sinergi lintas sektor. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan kemandirian akses antariksa sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Dalam upaya percepatan tersebut, BRIN melakukan penyelarasan kebijakan dan regulasi, serta memastikan kesiapan infrastruktur bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur pertahanan dan keamanan, industri, serta perguruan tinggi.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugerah Widiyanto, menyampaikan bahwa pembangunan bandar antariksa memiliki landasan hukum yang kuat. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016–2040, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan yang menekankan aspek technology safeguard.
“Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa telah menyelesaikan proses harmonisasi dan siap menjadi dasar operasional pembangunan. Selain itu, rencana induk keantariksaan juga perlu diperbarui hingga 2045 agar selaras dengan visi pembangunan nasional,” ujar Anugerah di Jakarta, Desember lalu, dikutip dari keterangan resmi BRIN.
Ia menambahkan, kajian pembangunan Bandar Antariksa di Biak telah dilakukan sejak 1990 dan perlu dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan nasional, serta kondisi lingkungan terkini.
Pulau Biak dinilai memiliki keunggulan strategis karena berada dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memberikan efisiensi energi dan biaya dalam peluncuran roket ke Orbit Rendah Bumi (Low Earth Orbit/LEO). Keunggulan geografis tersebut menjadikan Biak sebagai lokasi potensial pengembangan bandar antariksa nasional.
Selain itu, meningkatnya ekonomi antariksa global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam industri peluncuran dan jasa antariksa. “Ekonomi antariksa global diperkirakan mencapai sekitar lima persen dari Produk Domestik Bruto dunia. Pembangunan Bandar Antariksa di Biak akan memberikan efek berganda bagi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan diplomasi antariksa,” jelas Anugerah.
Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa pembangunan Bandar Antariksa merupakan amanah strategis negara untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam akses ke antariksa. Menurutnya, BRIN tengah memformulasikan regulasi turunan agar setelah pengesahan RPP, penetapan lokasi dan implementasi pembangunan dapat segera dilakukan.
“Termasuk pembukaan lahan BRIN di Biak yang direncanakan mulai tahun 2026,” ujar Arif.
Ia menambahkan, ke depan Bandar Antariksa Biak tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi menjadi simpul kerja sama internasional di bidang keantariksaan.
Meski demikian, Arif menekankan bahwa percepatan pengembangan keantariksaan nasional tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Tata kelola, pembagian peran, serta koordinasi antarunit menjadi faktor krusial agar program strategis ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh terjebak pada tumpang tindih kewenangan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang terintegrasi,” tegas Arif di Bogor, 3 Januari 2026.
Terkait penguatan fungsi keantariksaan nasional, Arif menjelaskan bahwa pembahasan kelembagaan masih berlangsung bersama Kementerian PAN-RB serta kementerian dan lembaga terkait. Namun demikian, ia menekankan bahwa efektivitas fungsi dan kinerja menjadi hal yang jauh lebih penting dibandingkan bentuk organisasi semata.
Tim Redaksi
