HALMAHERA TENGAH – Pernyataan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, terkait besaran gaji karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang disebut mencapai Rp7–8 juta per bulan di luar lembur, menuai sorotan dan kritik dari warganet.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Ikram dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Bella Hotel pada Selasa (17/12/2025). Dalam forum itu, Ikram menyampaikan pandangannya terkait perbandingan gaji aparatur sipil negara (ASN) dengan pekerja industri tambang di Halmahera Tengah.
Namun, pernyataan itu memicu reaksi keras di media sosial. Salah satu unggahan yang ramai dibagikan datang dari akun Facebook Haiyun Jababu di grup Curhat Tentang Pemerintahan. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan sumber data yang digunakan Bupati terkait klaim gaji karyawan IWIP.
“Kalau benar gaji sebesar itu, semua karyawan IWIP sudah hidup nyaman, tidak ada lagi yang pakai motor tua atau hidup pas-pasan,” tulisnya, disertai nada satire dan emoji tertawa.
Unggahan tersebut mendapat banyak tanggapan dari warganet lain yang mengaku sebagai pekerja maupun warga sekitar kawasan industri. Sebagian besar menilai bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya bagi pekerja level operator dan tenaga kontrak.
Sementara itu, berdasarkan pemberitaan MaheraNews.com, pernyataan Bupati Ikram juga dinilai tidak berbasis data ketenagakerjaan yang komprehensif. Pasalnya, struktur pengupahan di kawasan industri IWIP bervariasi, tergantung posisi, masa kerja, sistem kontrak, serta jam lembur.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah maupun manajemen PT IWIP terkait polemik tersebut. Warganet berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan data yang lebih akurat dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Tim Redaksi
