Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin tepat sasaran dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Arifah Fauzi menilai optimalisasi Program MBG penting untuk memperkuat fondasi peningkatan kualitas gizi generasi mendatang sekaligus mendukung pola pengasuhan keluarga yang sehat. Selain itu, program ini juga dinilai mampu memperkuat ekosistem pemberdayaan perempuan yang bebas dari kekerasan.
“Kemen PPPA mendukung Program MBG yang telah berjalan selama satu tahun dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Cakupan penerima manfaat kini semakin inklusif, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini,” ujar Arifah Fauzi dalam keterangannya.
Ia menegaskan perlunya perluasan jangkauan program agar pemenuhan gizi juga dirasakan oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak di panti asuhan maupun anak yang berada di rumah aman.
Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah, tetapi harus berlanjut di dalam keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran orang tua, khususnya ibu, menjadi aspek penting dalam keberlanjutan Program MBG.
“Penguatan kapasitas ibu tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong kemandirian dan pemberdayaan perempuan melalui ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan pekarangan rumah sebagai kebun keluarga atau usaha pangan sederhana,” jelasnya.
Selain itu, Menteri PPPA juga menekankan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya bagi pekerja perempuan. Tata kelola SPPG perlu berperspektif perlindungan perempuan dan anak agar Program MBG melindungi seluruh pihak yang terlibat.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penyelarasan dan validasi data penerima manfaat Program MBG, khususnya balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelarasan data lintas kementerian dan lembaga dinilai krusial untuk memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program.
“Perbedaan data dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait akan diselaraskan oleh tim pelaksana, termasuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menambahkan, data terintegrasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mengukur dampak jangka panjang Program MBG, termasuk perkembangan fisik dan pertumbuhan anak sebelum dan setelah menerima intervensi gizi.
Menko Pangan juga memastikan Program MBG tetap berjalan selama bulan puasa. Layanan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap diberikan seperti biasa, sementara bagi anak sekolah akan dilakukan penyesuaian waktu dan jenis makanan.
“Prinsipnya, pelayanan MBG tetap berjalan dan tidak terhenti bagi seluruh kelompok sasaran,” pungkasnya.
