Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemulihan pascabanjir bandang di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dilakukan dengan mengedepankan prinsip mitigasi risiko bencana. Salah satu rekomendasi utama adalah relokasi permanen Pasar Simpang Tiga ke lokasi yang lebih aman.
Banjir bandang yang terjadi pada November 2025 di kawasan Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan pasar dan infrastruktur sekitarnya. Arus air berenergi tinggi membawa material batu, kayu, dan lumpur yang menggerus bantaran sungai serta merusak pondasi bangunan pasar, sehingga sebagian besar kios mengalami kerusakan berat dan tidak layak digunakan.
Kondisi pascabanjir menunjukkan perubahan morfologi sungai yang cukup ekstrem. Sungai di bagian belakang pasar melebar dan membentuk alur baru, meningkatkan potensi banjir bandang susulan apabila kawasan tersebut kembali dibangun tanpa pengurangan risiko yang memadai.
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah merelokasi sementara pedagang ke lokasi yang lebih aman, termasuk ke bangunan meunasah di sekitar pasar. Langkah ini memungkinkan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan meski masih dihadapkan pada persoalan keamanan lokasi jangka panjang.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan meninjau langsung kondisi Pasar Simpang Tiga bersama Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar pada Jumat (30/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan para pedagang di lokasi relokasi sementara serta meninjau langsung kerusakan infrastruktur dan perubahan alur sungai.
Berdasarkan hasil asesmen bersama Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB merekomendasikan relokasi permanen pasar. Lokasi eksisting Pasar Simpang Tiga dinilai berada di jalur rawan banjir bandang dan menempati bantaran sungai yang tidak memenuhi ketentuan sempadan sungai.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan solusi permanen. Dari hasil asesmen, Pasar Simpang Tiga sangat berisiko jika dibangun kembali di lokasi yang sama karena berada di jalur aliran sungai,” ujar Budi Irawan.
BNPB menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak hanya melalui pembangunan fisik, seperti penguatan tebing sungai dan revitalisasi alur sungai, tetapi juga harus disertai penataan ruang berbasis risiko dan karakteristik ancaman setempat.
Dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, BNPB juga memastikan progres pembangunan hunian sementara (huntara) di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Sebanyak 162 unit huntara tipe komunal tengah dibangun, dengan 32 unit telah selesai, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan.
“Kami berharap pembangunan huntara dapat selesai sebelum Ramadan. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan dalam proses pemulihan, agar segera diajukan kepada BNPB,” kata Budi.
Selain di Bener Meriah, BNPB juga meninjau kesiapan huntara di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di wilayah tersebut telah dibangun 123 unit huntara, sementara secara keseluruhan di Kecamatan Ketol terdapat 252 unit huntara yang siap diserahterimakan kepada masyarakat terdampak.
Bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, BNPB memastikan hunian sementara siap dihuni. Kementerian Sosial juga akan memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta per kepala keluarga, yang ditargetkan terealisasi sebelum Ramadan.
“Untuk huntara komunal, Kementerian Sosial akan melengkapi perabotan dengan nilai tiga juta rupiah per keluarga. Sementara untuk hunian insitu akan dilengkapi oleh BNPB,” jelas Budi.
BNPB menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan pascabencana harus dilaksanakan dengan prinsip build back better and safer, melalui relokasi dari zona rawan, penataan ruang berbasis risiko, serta penguatan infrastruktur pengendali bencana. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan ketangguhan wilayah terhadap bencana di masa depan.
Tim Redaksi
