Mata Negeri.id
TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, membuka tahun 2026 dengan menyusun sejumlah program strategis yang akan segera dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Program tersebut mencakup pembenahan data sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Agenda perdana pemerintahan akan dimulai pada 5 Januari dengan apel bersama sekaligus mengikuti perayaan Natal Nasional secara daring. “Secara nasional dipusatkan di Jakarta, namun ada 10 titik yang terhubung secara daring, salah satunya di Jailolo,” ujar Sherly pada Kamis (1/1/2026).
Sehari kemudian, pada 6 Januari 2026, Pemprov Maluku Utara akan meluncurkan program pemutakhiran data sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, yang dipusatkan di Desa Tedeng, Kabupaten Halmahera Barat dan dijadwalkan dihadiri pejabat BPS pusat. Menurutnya, pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. “Data 1.345 itu harus benar, supaya semua pertolongan ke depan tidak salah alamat,” tegasnya.
Pada 7 Januari 2026, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sekaligus sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang direncanakan dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Pertengahan hingga setelah tanggal 20 Januari, Pemprov menargetkan pelaksanaan sejumlah agenda berskala nasional, salah satunya peresmian lembaga pelatihan vokasi di Supaipi. Pada kesempatan tersebut, provinsi juga akan menerima bantuan ekskavator dari United Tractors untuk mendukung pelatihan dan pembangunan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, program pendidikan gratis tetap berjalan dengan fokus pada peningkatan kualitas, melalui kerja sama dengan mitra swasta seperti Microsoft, Acer, dan Sampoerna Foundation. “Sekarang fokus kita adalah kualitas. SPN yang sebelumnya berada di peringkat 48, targetnya bisa masuk 10 besar,” ujarnya. Sementara di sektor kesehatan, layanan gratis tetap dilanjutkan dengan penekanan pada mutu pelayanan.
Untuk sektor infrastruktur, seluruh kabupaten dan kota akan mendapat perhatian yang sama. Pemprov menargetkan membangun dan membuka jalan sepanjang 10 hingga 20 kilometer pada 2026, dengan sekitar Rp20 miliar dialokasikan melalui APBD Perubahan untuk pembukaan ruas baru. Ruas Ekor ke SP 4 sepanjang kurang lebih 29 kilometer akan segera masuk katalog, sementara beberapa ruas lain seperti Leloda, Trans Kieraha, Daehepodo–Payahe, hingga Bacan Timur telah masuk tahap kontrak dan akan mulai dikerjakan pertengahan Januari.
“Harapannya sebelum 15 Maret, jalan-jalan itu sudah bisa dilewati menjelang arus mudik Lebaran,” pungkasnya.
Tim Redaksi
