Bogor, Mataelangnegeri.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung serta menyukseskan seluruh program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penegasan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam Rakornas tersebut, Gubernur Sherly hadir bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, para Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Gubernur Sherly mengungkapkan bahwa Maluku Utara menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan dalam implementasi sejumlah program nasional. Salah satu capaian signifikan terlihat pada program cek kesehatan gratis, yang telah terealisasi sekitar 40 persen, sekaligus menempatkan Maluku Utara pada peringkat tiga besar nasional dalam pelaksanaannya.
Selain itu, program Koperasi Merah Putih juga mencatat hasil optimal. Hingga saat ini, sebanyak 1.185 koperasi telah terbentuk dan resmi memiliki badan hukum. Tidak hanya itu, sekitar 60 unit bangunan koperasi tengah memasuki tahap pembangunan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Di sektor infrastruktur, Sherly menyebutkan bahwa Maluku Utara memperoleh alokasi anggaran yang cukup signifikan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Program ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan yang menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah kepulauan di Maluku Utara.
Sementara itu, program strategis nasional makan bergizi gratis juga telah berjalan dengan capaian sekitar 55 persen. Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran nasional serta pemangkasan dana transfer ke daerah yang mencapai Rp800 miliar, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Maluku Utara tidak akan dikurangi.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kami tidak mengurangi pembangunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru melakukan strategi efisiensi yang lebih tepat sasaran,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan evaluasi harga satuan proyek. Hasilnya, pemerintah mampu melakukan efisiensi hingga 30 persen, sehingga seluruh daftar proyek pembangunan jalan dan jembatan tetap dapat berjalan tanpa pengurangan jumlah maupun cakupan.
Usai menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Sherly kembali menegaskan bahwa keberhasilan program nasional di daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya memastikan delapan agenda prioritas nasional atau Asta Cita benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua harus berkolaborasi untuk memastikan Asta Cita berjalan di Maluku Utara, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly juga mendorong pemerintah pusat agar terus memperkuat alokasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara. Menurutnya, keterbatasan kemampuan APBD Provinsi menjadikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebagai faktor krusial dalam percepatan pembangunan.
Ia menilai bahwa tanpa konektivitas antarwilayah yang memadai, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara akan sulit terwujud. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas strategis yang akan terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
Tim Redaksi
