Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons santai terhadap aksi protes yang digelar ribuan kepala desa (kades) se-Indonesia terkait pencairan dana desa. Ia menegaskan tegas bahwa kebijakan yang sudah ada tidak akan diubah, meskipun para kades menuntut pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.
Aksi demo para kades telah berlangsung pada Senin (8/12/2025) lalu, di mana mereka mengajukan tuntutan agar pemerintah segera mencabut PMK yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Permintaan ini muncul karena sebagian dana desa yang dicairkan tahun ini ditahan oleh pemerintah.
Dalam keterangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12/2025), Purbaya menjelaskan bahwa pencairan dana desa tahap II 2025 telah mencapai Rp 7 triliun. Namun, sebagian dari jumlah tersebut ditahan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
“Tahap II kan yang dikucurkan itu sekitar Rp7 triliun ya, tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Mengenai aksi demo para kades, Purbaya menyampaikan sikap yang rileks. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan perubahan kebijakan setelah demo tersebut. “Jadi kita nggak berubah policy setelah demo itu. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu,” sambungnya.
Tim Redaksi
