Jakarta, MataNegeri.id – Tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) resmi dimulai pada 9 Januari 2026. Hal ini dipastikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Rabu (7/1/2026). “Kami telah mulai aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman melalui keterangan resmi Kamis (8/1/2026).
Berdasarkan pendataan bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat sebanyak 2.304.297 UMKM yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Upaya pemulihan akan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang berada di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Per 9 Desember 2025, tercatat lebih dari 200.000 di antara UMKM terdampak merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Maman menegaskan pemerintah akan memberikan relaksasi kredit sesuai hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Selain itu, pemulihan ekonomi dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan wilayah, dengan dukungan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara. “Pemulihan UMKM ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus mendapat layanan agar bisa kembali berproduksi, kemudian kita bantu pemasarannya dan dorong masyarakat membeli produk UMKM agar ekonomi daerah kembali bergerak,” jelasnya.
Kementerian UMKM juga akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh agar program berjalan komprehensif, dengan koordinasi bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin menyampaikan program pemberdayaan masyarakat terdampak akan dilaksanakan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta lembaga terkait lainnya.
Seluruh program ini akan bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya. “Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat cash for work, sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujarnya.
Tim Redaksi
