MAROS – Proyek Jalan Hotmix Carangki–Batangase Tahun Anggaran 2023 yang menelan anggaran Rp4.976.600.000 dari APBD Kabupaten Maros kini menjadi sorotan serius. Temuan lapangan dari tim investigasi Perserikatan Journalist Siber Indonesia (PERJOSI) Kabupaten Maros menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar teknis dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), memicu pertanyaan publik terkait kualitas dan akuntabilitas proyek.
Pengamatan langsung ke lokasi mengungkap sejumlah indikasi mengganjal: ketebalan lapisan hotmix diduga tidak merata, kondisi fisik jalan dianggap tidak sesuai spesifikasi, dan pengerjaan beberapa titik dinilai kurang maksimal. Sorotan semakin tajam karena proyek ini dikerjakan saat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maros dijabat A. Muetazim Mansur, S.T, yang kini menjabat Wakil Bupati Maros.
Ketua Plt PERJOSI Maros, Bung Talla, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi. “Fakta di lapangan menunjukkan ada hal yang perlu diuji secara profesional,” ujarnya. Proyek senilai miliaran rupiah yang dikerjakan oleh CV. Mulia Karya Persada melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan ini seharusnya menghasilkan kualitas infrastruktur yang optimal.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab proyek tidak hanya pada kontraktor, tetapi juga mencakup perencana teknis, pengawas lapangan, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga kepala dinas sebagai penanggung jawab struktural. “Publik berhak mempertanyakan, apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai prosedur,” tegas Bung Talla.
Proyek ini dikerjakan pada tahun 2023, saat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maros dijabat A. Muetazim Mansur, S.T, yang kini menjabat Wakil Bupati Maros. Ketua PERJOSI menekankan, perhatian publik muncul bukan dalam konteks tuduhan langsung, tetapi pada aspek pertanggungjawaban administratif dan moral. “Ini soal tanggung jawab terhadap pekerjaan di masa jabatan sebelumnya, bukan posisi sekarang,” ujarnya.
Dalam banyak kasus proyek infrastruktur, dugaan penyimpangan biasanya terkait pola tertentu. Ketua PERJOSI menilai perlu verifikasi terhadap beberapa kemungkinan: ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan dengan RAB, lemahnya pengawasan lapangan, material tidak sesuai standar, serta pengerjaan yang tidak mengikuti prosedur. Audit teknis independen menjadi langkah mutlak.
Bung Talla menegaskan, temuan ini tidak berhenti sebagai wacana. PERJOSI tengah menyiapkan langkah membawa kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Langkah ini penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan sejauh mana kerugian negara,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PERJOSI, Salim Djati Mamma, menegaskan komitmen organisasi mengawal proses secara profesional. “Kalau tidak ada masalah, harus dibuktikan. Kalau ada, harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Selain jalur hukum, PERJOSI Maros berencana melibatkan ahli teknik untuk menilai kualitas pekerjaan. Audit ini diharapkan menjawab secara objektif apakah proyek sesuai spesifikasi, terdapat kekurangan teknis, dan sejauh mana kualitas konstruksi jalan.
Pendekatan ini penting agar isu tidak berkembang menjadi opini semata, tetapi berbasis data ilmiah. “Publik kini menunggu klarifikasi pihak terkait, respons pemerintah daerah, dan langkah konkret APH,” tegas Bung Talla.
Hingga saat ini, belum ada kesimpulan final terkait dugaan penyimpangan. Namun isu ini tidak bisa diabaikan. “Semua pihak diharapkan memberikan penjelasan terbuka, mendukung pemeriksaan, menjaga objektivitas dan transparansi, karena yang dipertaruhkan bukan hanya proyek jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah,” tutupnya.
Tim
