CIREBON –matanegeri.id Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Mujiarto, memberikan pernyataan tegas mengenai hakikat kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini adalah rakyat, sementara para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan hanyalah pelayan.
Penegasan tersebut disampaikan Bambang saat menggelar agenda kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, pada Senin (13/4/2026) sore.
“Eksekutif dipilih rakyat, legislatif dipilih rakyat, gubernur hingga bupati pun dipilih oleh rakyat. Maka saat ini, mereka yang sedang menjabat adalah pelayan rakyat,” ujar Bambang di hadapan warga.
Dalam kesempatan tersebut, legislator asal Dapil XII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu) ini menyoroti perlunya evaluasi total terhadap kinerja perangkat daerah. Sebagai anggota yang membidangi sektor perekonomian, Bambang mengaku akan bersikap kritis terhadap dokumen-dokumen yang diterima dari pihak eksekutif.
Ia memaparkan data keprihatinan terkait kondisi ekonomi saat ini. Rasio kesenjangan pendapatan tercatat mencapai 0,397 poin dengan angka pengangguran menyentuh 60,6 persen.
“Perbedaan pendapatan antar daerah masih sangat mencolok. Fenomena yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin masih terus terjadi,” cetusnya.
Bambang juga membedah persoalan inflasi yang berada di angka 2,63 persen, terutama pada harga komoditas pokok seperti beras dan minyak goreng. Ia memberikan perbandingan matematis yang mengejutkan terkait lonjakan harga beras dari tahun ke tahun.
“Tahun 2010 harga beras paling tinggi Rp8.000, sekarang di tahun 2026 sudah Rp15.000. Ada kenaikan sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 dalam 16 tahun terakhir,” jelasnya.
Ia memprediksi, jika tren ini berlanjut, pada tahun 2042 harga beras bisa menyentuh angka Rp24.000 per kilogram. Namun, angka itu hanya bisa ditekan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian produktif harus segera dihentikan.
“Saya mengajak warga, jangan mau diiming-imingi harga sawah Rp1 miliar lalu menjualnya. Itu akan berdampak buruk pada masa depan anak cucu kita. Lahan produktif yang berubah jadi perumahan akan memperparah krisis pangan dan pengangguran,” tegas Bambang.
Kegiatan pengawasan ini turut dihadiri oleh Kuwu Desa Megu Cilik, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat yang antusias berdialog mengenai isu kesejahteraan ekonomi di wilayah mereka.
(SOKIBIN)
